Aplikasi Teknologi Dorong Transparansi
Detail Diterbitkan pada Jumat, November 21 2014 13:23 Dibaca: 1791
ilustrasi-bebas korupsiJAKARTA, Seluruh jajaran lembaga pemerintah didorong mengaplikasikan teknologi informatika untuk memacu transparansi dengan mempermudah akses rakyat mengawasi penyelenggaraan negara. Keterlibatan rakyat dalam mengkritik dan memberi masukan secara langsung kepada pemerintah justru memperkuat negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan hal itu dalam acara penganugerahan E-Transparency Award 2014 yang digelar Institut Kebijakan Publik (PPPI) di Jakarta, Kamis (20/11). PPPI menilai transparansi lembaga negara melalui situs internet dengan menilai pengalaman publik pengakses, tata kelola, transparansi kinerja, dan transparansi keuangan.
Penghargaan situs paling transparan diraih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Adapun situs Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meraih penghargaan peningkatan transparansi yang signifikan.
”Kita berada di era digital yang mempermudah transparansi di mana batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Pemerintah juga terbantu dengan partisipasi masyarakat yang meningkat. Mereka lebih perhatian mengawasi anggaran dan pengeluaran pemerintah,” kata Yuddy. Kementerian PAN dan RB mendorong transparansi birokrasi di lingkup kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pengelolaan dokumentasi melalui laman situs menjadi cara paling mudah dan efektif untuk menyebar informasi ke publik.
Yuddy mengungkapkan, implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih belum optimal karena baru 20 persen kementerian dan 40 persen lembaga pemerintah yang memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kementerian PAN mendorong transparansi birokrasi dengan mengelola dokumentasi melalui laman situs.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, ke depan semua informasi pemerintah dapat diakses melalui satu sistem yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga pemerintahan. ”Ini menjadi tantangan sekaligus cita-cita pemerintahan kami. Keterbukaan informasi publik penting sekali untuk meminimalkan kecurigaan publik terhadap pemerintah,” kata Puan.
Menekan korupsi
Ketua KPK Abraham Samad, dalam sambutan yang dibacakan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Deddie A Rachim, menyatakan, transparansi adalah cara paling efektif menekan korupsi. Abraham berharap, masyarakat terus berpartisipasi memantau kinerja KPK dan kementerian. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia Jamil Mubarok mengatakan, pemerintah harus cekatan merespons partisipasi publik. Peran masyarakat dibutuhkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kerja. ”Ini negara republik, rakyat ikut menentukan nasib kelangsungan negara,” ujarnya.
Sumber: Kompas, 21 November 2014
https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2344-aplikasi-teknologi-dorong-transparansi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar