Detail Diterbitkan pada Kamis, Augustus 09 2012 10:43 Dibaca: 1716
img502331af43c66Sejumlah tokoh masyarakat sipil mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (8/8), menyatakan dukungan mereka agar KPK sepenuhnya menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi berkendara roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri.
Mereka juga menyatakan akan bertemu Jaksa Agung agar kejaksaan tidak menangani penuntutan kasus ini yang disidik Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terjadi pelanggaran undang-undang.
Mereka yang hadir ke KPK antara lain mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam, mantan hakim Asep Iwan Iriawan, ahli tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih, juga aktivis sosial seperti Usman Hamid, Fadjroel Rachman, Romo Benny Susetyo, dan Effendi Ghazali. Hadir juga sejumlah pimpinan media.
Secara terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi juga mendukung kinerja KPK.
"Kami datang ke sini murni tanpa rekayasa karena ingin memberikan dukungan agar KPK menangani sepenuhnya kasus korupsi pengadaan alat simulasi di Korlantas Polri. KPK tidak perlu ragu untuk menyidik kasus ini dan menjerat semua pihak yang terlibat," kata Benny.
Menurut Chairul, sepanjang pengalamannya sebagai jaksa, jika ada berkas perkara yang sama ditangani dua institusi berbeda, hal tersebut akan merusak penegakan hukum. Oleh karena itu, Jaksa Agung harus mengembalikan berkas perkara yang diajukan polisi dan memberi petunjuk agar kasus itu dilimpahkan ke KPK.
Jika polisi memaksakan menangani perkara sama yang ditangani KPK, dan dengan tersangka yang sama, menurut Chairul, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Yenti, KPK tidak perlu ragu menerapkan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi pengadaan alat simulasi itu. "Apalagi, kalau kasus ini sudah berlangsung lama, sudah tidak diragukan lagi pasti ada tindak pidana pencucian uang," kata Yenti.
Usman yang dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada KPK melalui petisi online www.change.org/serahkankeKPK.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, KPK berterima kasih atas dukungan masyarakat tersebut.
Belum sepakat
Secara terpisah, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, belum ada kesepakatan penanganan perkara ini antara KPK dan Polri. Dia membantah bahwa sudah ada pembagian penanganan tersangka dalam kasus ini, seperti KPK menangani Inspektur Jenderal Djoko Susilo, sementara polisi menangani tersangka lainnya. "Itu hanya pilihan, opsi," katanya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, pimpinan Polri dan KPK akan terus berkoordinasi untuk menangani proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korlantas Polri itu. "Itu koordinasi lanjutan antarpimpinan," kata Boy Rafli, saat ditanya mengenai pembicaraan Abraham Samad dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Senin malam.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menepis anggapan tidak adanya kesepakatan antara pimpinan KPK dan Polri. "Ada kesepakatan, yakni untuk sementara cooling down dulu," ujarnya.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pihak Istana Kepresidenan tetap berpandangan tidak ada konflik antara KPK dan Polri. "Yang ada hanya perbedaan pendapat antara KPK dan Polri, tetapi di tingkat pimpinan sudah berkoordinasi dan bersinergi," katanya.
Kemarin, Abraham Samad hadir dalam acara buka puasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga besar Polri di Mabes Polri. Ia duduk satu meja dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman.
Acara tersebut dihadiri Timur Pradopo, Wakil Presiden Boediono, para menteri, dan pimpinan lembaga negara.
Sumber : Kompas, 9 Agustus 2012
https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/492-publik-hargai-kpk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar