Modus Korupsi Marak

Modus Korupsi Marak

Detail Diterbitkan pada Senin, April 22 2013 14:05 Dibaca: 2306

Twitter

img4c984c53445a8Perampokan uang negara melalui berbagai modus tindak pidana korupsi menunjukkan kecenderungan yang meningkat menjelang pemilu tahun 2014. Sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi kecenderungan tersebut.

”Terindikasi terjadi eskalasi penggangsiran uang negara meningkat menjelang pemilu. KPK sudah meningkatkan bisnis proses di kementerian dan lembaga untuk mencegah korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Minggu (21/4).

Busyro mengakui, dari sejumlah operasi tangkap tangan KPK secara umum mengonfirmasi terjadinya dekadensi moral dalam skala masif di kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, DPRD, dan pengusaha hitam. Operasi tangkap tangan seperti pada kasus suap Bupati Buol Amran Batalipu, kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi yang menyeret Luthfi Hasan Ishaaq, hingga suap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono.

”Dekadensi ini tidak hanya terjadi dalam kasus operasi tangkap tangan, tetapi juga penyelewengan kewenangan di beberapa kementerian dan lembaga. Terindikasi keluarga mereka tidak berperan dalam melakukan pengawasan harta yang tidak wajar yang dibawa ke rumahnya,” ujarnya. Dikatakan, ada kecenderungan partai politik dan ormas disalahpahami sebagai alat untuk meraup kekayaan rakyat.

Wakil ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto, mengakui, makin banyak pengaduan masyarakat masuk ke KPK. Sebagian pengaduan itu kemudian ditindaklanjuti KPK melalui operasi tangkap tangan. ”Menjelang pemilu banyak masuk pengaduan masyarakat,” kata Bambang.

Koalisi Amankan Pemilu pun mendesak Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan dana kampanye sebelum selesainya penyerahan daftar caleg sementara. Sebab, dana-dana ilegal mungkin digunakan untuk membiayai kampanye Pemilu 2014.

Desakan itu disampaikan Abdullah Dahlan dari Indonesia Corruption Watch, Ibrahim Fahmy Badoh dari Transparency International Indonesia, Masykurudin Hafidz dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Titi Anggraeni dari Perludem, serta Toto Sugiarto dari Soegeng Sarjadi Syndicate dalam diskusi kemarin.

Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 mengatur sumbangan pribadi maksimal Rp 1 miliar, sedangkan sumbangan organisasi atau badan hukum maksimal Rp 7,5 miliar. UU juga melarang adanya sumbangan dari luar negeri dan dana hasil kegiatan tindak pidana pencucian uang.

Abdullah mengingatkan pentingnya publik mengawasi proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. ”Banyak kasus terungkap di APBN-P. Kasus Hambalang terjadi di APBN-P,” katanya.

Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, pada orasi kebudayaan pada acara Silaturahim Keluarga Besar Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah, Minggu, di Semarang, mengatakan, kemajuan demokrasi ternyata berdampak negatif maraknya praktik korupsi.

Sumber: Kompas, 22 April 2013

https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1018-modus-korupsi-marak