Detail Diterbitkan pada Senin, Juni 15 2015 13:25 Dibaca: 1113
Film-film lokal bertema anti korupsi mampu berperan sebagai media kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah. Melalui film, masyarakat, terutama generasi muda, diajak untuk semakin peka dan tidak bersikap permisif terhadap praktik korupsi mulai dari lingkungan sekitarnya.
"Di Purbalingga, yang notabene kota kecil, banyak bibit unggul yang mampu menghasilkan karya film untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menyuarakan gerakan anti korupsi. Selama ini banyak karya film dari Purbalingga yang mampu menginisiasi perubahan," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Sabtu (13/6), di sela-sela pergelaran Roadshow Anti Corruption Film Festival (ACFFest) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
Festival film tahunan yang digelar sejak tiga tahun terakhir tersebut merupakan salah satu program kampanye pencegahan korupsi hasil kerja sama KPK dengan berbagai pegiat film.
Menurut Adnan, ACFFest merupakan salah satu bentuk kampanye anti korupsi yang dikemas dalam budaya pop agar lebih mudah diterima masyarakat umum.
Adnan menuturkan, penyebaran virus korupsi semakin masif dan terstruktur sehingga tidak bisa lagi dilawan dengan cara biasa. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, salah satunya melalui penanaman semangat anti korupsi di kalangan generasi muda.
Direktur Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga Bowo Leksono mengatakan, sejumlah film hasil sineas muda Purbalingga terbukti mampu berperan sebagai kontrol kebijakan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Salah satunya film tentang penyelewengan peraturan daerah perparkiran untuk sepeda motor yang ditetapkan Rp 500, tetapi pada praktiknya ditarik Rp 2.000. "Setelah muncul film pendek tentang hal itu, pemkab lalu menertibkan juru parkir yang memungut melebihi ketentuan perda," tuturnya.
Selain itu, film dokumenter mengenai dampak lingkungan di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, juga ikut menggerakkan masyarakat menuntut pemerintah memperbaiki sistem pengolahan sampah di kawasan itu. Badan lingkungan hidup setempat melakukan kajian ulang terhadap aktivitas dan dampak lingkungan di TPA Banjaran.
Minim peminat
Chairun Nissa yang adalah pembuat film Kita Versus Korupsi yang merupakan bagian dari kampanye film anti korupsi KPK menuturkan, masih sedikit pembuat film yang mengangkat tema anti korupsi. "Banyak yang masih takut jika ada respons negatif, bahkan konflik, akibat film yang dibuat," tuturnya.
Hal ini disayangkan karena korupsi tidak hanya soal kasus-kasus rumit, tetapi juga kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini, misalnya, tema yang diangkat film pemenang tahun lalu dari Purbalingga berjudul Langka Receh. Film ini mengangkat fenomena kelicikan pemilik toko tradisional hingga toko modern yang sering mengganti uang kembalian dengan permen.
Namun, penggagas ACFFest, Ary Nugroho, mengungkapkan, animo kaum muda untuk berpartisipasi cukup tinggi. Kali pertama penyelenggaraan ACFFest pada 2013, tercatat ada 200-an film bertema anti korupsi. Selanjutnya, pada 2014 meningkat hingga 333 film pendek. "Tahun ini kami menargetkan 350-an karya film bisa berpartisipasi," katanya.
Sumber: Kompas, 15 Juni 2015
https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2733-film-menjadi-media-kontrol
Tidak ada komentar:
Posting Komentar