Sistem Birokrasi Masih Korupsi

Sistem Birokrasi Masih Korupsi

Detail Diterbitkan pada Senin, Februari 04 2013 13:57 Dibaca: 1487

Twitter

img4b664f9b82e6cMantan Pimpinan Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK) Bibit S Rianto menilai ada lima hal penyebab korupsi. Hal pertama adalah sistem birokrasi yang masih korupsi. "Berdalih macam-macam begitu tertangkap dan ada alat bukti pertanggungjawabkan. Sistem politik, hukum dan ekonomi, masih koruptif. Masih ada izin-izin ada waktu luang penguasa dan pengusaha menyatu," ujar Bibit, di Jakarta, Minggu (3/2).

Hal yang kedua adalah sistem hukum yang belum kuat dan tegas. "KUHAP dibaca SUAP jadinya ada markus dimana-mana sistemnya sistem korup," kata Bibit.

Hal ketiga adalah penghasilan yang besar. Semakin kaya seorang pejabat, Bibit menilai semakin banyak pejabat tersebut korupsi. "Dua ratus juta supaya nggak korup, tapi renumerasi dan kewenangan, punya hak untuk membuat orang ketar ketir, moralnya jelek tapi kerjanya bagus," kata Bibit.

Untuk hal yang ke empat pengawasan yang tidak efektif. "Ada Itjen dan Bawaslu tapi ada korupsi, berarti tidak kerja pengawasannya," ujar Bibit. Penyebab korupsi yang terakhir adalah kurangnya taat hukum sudah menjadi budaya. " Budaya taat hukum kita rendah," kata Bibit. Sementara itu Pengamat Politik J kristiadi menilai korupsi tak bisa diberantas di muka bumi. Menurutnya, kalau ada satu yang tertangkap masih banyak korupsi bermunculan.

"Apa korupsi bisa dihapus? Tidak bisa. Sebagaimana adanya bukan sebagaimana seharusnya," ujar J Kristiadi. Ditegaskan, dunia politik yang menyebabkan korupsi bermunculan. Dengan adanya banyak parpol, semakin memicu korupsi. "Apalagi politik itu membuat bikin tidak baik tapi bertarung. Karena negara itu ada unsur nafsu serakah," kata J Kristiadi.

Menahan diri

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, komitmen untuk mengerahkan segala daya upaya dalam pemberantasan korupsi seharusnya justru menyatukan bangsa. Komentarkomentar yang tidak perlu mengenai hal-hal di luar itu justru berpotensi memecah-belah integrasi kita.

"Hendaknya kita mampu menahan din untuk tidak saling menyerang dan mendiskreditkan pihak lain dalam menanggapi kasus-kasus yang ditangani KPK," kata Lukman.
Menurut Lukman, pihak yang berperkara sebaiknya mengikuti dan mencermati saja prosesnya sampai dengan saatnya pembelaan dan perlawanan itu dilakukan di pengadilan. Ia berharap agar semua pihak menghindari upaya memperkeruh suasana dengan melempar tuduhan yang bisa menimbulkan fitnah.

Ia menambahkan, KPK harus terus didukung dalam pemberantasan korupsi terhadap siapa pun juga. Oleh karena itu, segenap penduduk Indonesi diminta untuk menjaga independensi dan imparsialitas KPK.
"Tuduhan tanpa disertai bukti bahwa KPK dijadikan alat pihak-pihak tertentu atau apalagi yang langsung melakukan konspirasi tertentu hendaknya diakhiri," ujarnva.

Terkait pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta yang menyebutkan ada konspirasi besar dalam penangkapan mantan Presiden PKS Lufthi Hasan Ishaaq terkait kasus suap daging impor, Lukman menilai bahwa pernyataan itu sebaiknya tidak diekspos di depan publik. Menurut Lukman, tuduhan seperti itu justru dapat menimbulkan instabilitas nasional.

"Kalau memang ada bukti, bawa saja ke proses hukum tanpa menimbulkan kegaduhan yang tak perlu. Kalau tidak, ya sebaiknya menahan diri," kata dia. Lukman menyatakan, masih banyak agenda nasional yang lebih membutuhkan perhatian, energi, dan sinergi untuk segera diselesaikan.

Dalam pidato politik pertama setelah ditetapkan sebagai presiden barn PKS, Anis menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Luthfi Hasan adalah bagian dari konspirasi besar yang ingin menghancurkan PKS.

"Saya tidak mau memikirkan itu lagi. Sekarang saya mau mengurus diri saya dulu dan partai saya untuk berbenah dulu. Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang kepada saya, tapi saya lebih peduli apa yang saya lakukan," ujar Anis.

Sumber : Berita Kota. 4 Februari 2013

https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/770-sistem-birokrasi-masih-korupsi