Sabtu, 19/08/2017 12:06
Mimpi 20 Ribu Pegawai ala Saut Situmorang untuk KPK
Reporter: Feri Agus Setyawan , CNN Indonesia
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan penambahan SDM itu untuk memberantas korupsi secara maksimal. Penambahan pun dilakukan bertahap. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menambah pegawainya hingga 20 ribu orang secara bertahap. Penambahan sumber daya manusia itu dilakukan untuk memaksimalkan kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.
Saat ini jumlah pegawai lembaga antirasuah itu hanya sekitar 1.500 orang, dan masih dilakukan secara bertahap.
"Mungkin kita perlu pegawai 20 ribu. Jadi kembali lagi supaya kita lebih realistis membersihkan negara ini kita perlu resources yang besar," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang beberapa waktu lalu.
Saut menyebut rencana penambahan personelnya itu dalam rangka membebaskan Indonesia dari ketidakadilan, ketidakjujuran dan ketidakbenaran. Terlebih Indonesia sudah menginjak usia ke-72 tahun.
Saut mencontohkan, lembaga antirasuah Malaysia, Malaysian Anti-Corruption Commision (MACC) saja memiliki 2.900 orang. Markasnya, lanjutnya,
Pilihan Redaksi
REMISI KEMERDEKAAN UNTUK KORUPTOR, KPK AKUI JASA NAZARUDDIN
YASONNA TEGASKAN REMISI NAZARUDDIN DAN GAYUS SESUAI ATURAN
KAPOLRI: KPK BENTUK TIM UNTUK AWASI PENYIDIKAN TEROR NOVEL
memiliki empat gedung dengan masing-masing 20 lantai.
Sementara itu, KPK baru memiliki satu gedung di kawasan Kuningan, Jakarta.
Saut pun meminta pemerintah membeli lahan kosong di sekitar Gedung KPK, membangun gedung baru guna menyesuaikan rencana penambahan pegawainya.
"KPK baru 1 blok 15 lantai. Bagaimana kami bisa bersihkan negara ini? Dan saya pikir sederhana kok, kalau memang kita bicara resources. Karena memang kasusnya banyak," tuturnya.
Menurut Saut, wacana penambahan pegawai lembaga antirasuah secara bertahap dilakukan lantaran banyaknya laporan dugaan korupsi dari sejumlah daerah di Indonesia.
Dari Papua saja, kata Saut mencapai 7 ribu laporan indikasi korupsi.
Saut mengatakan, penambahan personil KPK ini juga dibarengi dengan penguatan integritas mereka. Dia menyadari bila perilaku transaksional tumbuh di sejumlah lembaga, termasuk KPK sekali pun.
Perlu Dukungan Jokowi
Terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendukung rencana pimpinan KPK yang ingin menambah jumlah punggawanya mencapai 20 ribu orang. Bahkan, menurut dia penambahan 20 ribu pegawai masih kurang.
Boyamin menyatakan, penambahan personil lembaga antirasuah ini akan signifikan memberantas korupsi. Apalagi, tambah dia, saat ini KPK merupakan lembaga yang dipercaya rakyat melakukan pemberantasan korupsi.
"Sangat signifikan untuk pemberantasan korupsi karena yang dipercaya rakyat cuma KPK," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (19/8).
Boyamin pun meminta Presiden Joko Widodo mendukung rencana KPK yang ingin menambah punggawanya. Menurut dia, pemerintah harus menyokong dengan memberikan anggaran tambahan secara bertahap.
Terlebih, kata Boyamin, Jokowi menyampaikan dukungan penguatan KPK pada sidang tahunan MPR pada 16 Agustus lalu.
"Presiden dalam pidatonya mendukung dan memperkuat KPK," ujarnya.
Selain berkeinginan menambah personil hingga mencapai 20 ribu, lembaga antikorupsi juga ingin menempatkan perwakilannya di sembilan wilayah Indonesia. Sembilan wilayah ini dibagi secara regional, dan diharapkan mulai berjalan pada 2018.
Saut menyebut rencana membuka sembilan perwakilan itu masih dalam pembahasan. Menurut dia, masih ada perdebatan soal kerja yang dilakukan perwakilan KPK ini secara terbuka atau tertutup.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan akan menambah pegawai KPK hingga 20 ribu orang.(CNN Indonesia/Safir Makki)
Pembukaan Perwakilan KPK
Saut menyebut jika rencana membuka perwakilan itu terealisasi, akan ada satu orang yang bertanggung jawab memantau kegiatan pemerintah daerah yang masuk dalam wilayahnya.
"Akan ada banyak senior-senior yang ada di sana, fungsinya tetap melakukan penindakan dan pencegahan," tutur Saut.
Lihat juga:
KPK Periksa Dirdik Terkait Pertemuan dengan Anggota DPR
Menurut Saut, pembukaan kantor perwakilan ini tidak membutuhkan anggaran yang besar karena masih bersinergi dengan markas pemberantasan korupsi di Jakarta.
"Kita kasih waktu dua minggu, untuk menentukan siapa orang yang bertanggung jawab di daerah itu," ujarnya.
Lihat juga:
Modifikasi Perilaku Napi Koruptor via Remisi Hari Kemerdekaan
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, mantan pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan wacana tersebut perlu mendapat dukungan moril dari seluruh pihak.
"Sebaiknya wacana ini diberikan dukungan moril pembentukannya," kata Indriyanto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar