Kota Palopo Membara , Pasca Penetapan Hasil Pilwalkot

Kota Palopo Membara , Pasca Penetapan Hasil Pilwalkot, 6 Kator Pemerintah terbakar, Kantor Golkar juga ikut dibakar

Pengumuman penetapan Wali Kota Palopo terpilih pada Minggu, 31 Maret 2013 lalu, berakhir antiklimaks. Tak ada tepuk tangan gembira, malah terjadi amuk massa yang menyebabkan Kantor Wali Kota Palopo, Kantor DPC Partai Golkar Palopo, Kantor Harian Palopo Pos, dan Kantor Dinas Perhubungan, terbakar.

Palopo – Tipikor Investigasi Minggu (31/3) Suasana di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, petang sangat mencekam. Sebanyak 6 kantor pemerintah yaitu, Kantor Wali Kota, , Kantor Panitia Pengawasan Pemilu,  Kantor Camat Wara Timur, Kantor Dinas PU ,  Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibakar saat ratusan massa mengamuk. Sementara itu Sekretariat Golkar Palopo, Kantor Harian Palopo Pos dan Kantor Biro Fajar juga tak luput dari serangan bom molotov sehingga ikut terbakar.

Pembakaran itu sendiri terjadi setelah massa yang diduga dari kubu Hatita (Haidir Basir dan Tamrin Jufri) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tempat rapat pleno perhitungan suara putaran kedua digelar. Meski dijaga oleh aparat kepolisian dibantu TNI untuk menjaga proses perhitungan suara di kantor KPU itu. Tapi karena jumlah massa yang datang lebih besar, yang diperkirakan lebih dari 500 orang, maka suasana menjadi tidak bisa terkendali dan akhirnya rusuh.

Setelah Judas Amir-Akhmad Syarifuddin unggul, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo sebagai pemenang suasana mulai kurang kondusif. Saat pengumuman pemenang itulah pendukung calon yang kalah bertindak brutal. Mereka merusak dan membakar sejumlah perkantoran, lantaran tidak puas dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara KPUD, karena diduga ada penggelembungan suara. Massa terus berdatangan dan langsung menyerang dengan batu, melemparkan bom molotov ke arah gedung.

Pendukung Haidir Basir tidak bisa menerima penetapan dilakukan KPU karena masih banyaknya kecurangan yang terjadi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Apalagi ditengarai ada orang besar yang berada dibalik upaya kemenangan penuh kecurangan pasangan JA yang belakang disokong penuh oleh Golkar, jelas seorang warga yang tak mau ditahu identitasnya. 

Masyarakat yang marah secara spontan melakukan pergerakan karena tak bisa menerima kecurangan didepan mata mereka terjadi.  Sementara KPU dan Panwas tidak mampu berbuat apa-apa mengatasi kecurangan tersebut. Bahkan terkesan ikut mendukung calon tertentu. Kantor-kantor yang dibakarpun dianggap menjadi bagian dari kecurangan dan upaya pemenangan paksa pihak Judas Amir- Ahmad Syarifuddin, yakni KPU, Panwas, Golkar, Kantor Camat dan Kantor Walikota . Sayangnya kantor Media Palopo Pos dan Perwakilan Fajar ikut juga dibakar oleh massa.

Petugas keamanan mencoba memukul mundur massa, aksi saling lempar terjadi, situasi makin tak terkendali karena tiba-tiba kantor Wali Kota Palopo terbakar menyusul beberapa kantor-kantor lainnya.

Saat  kantor Wali Kota Palopo terbakar ternyata secara serentak  beberapa tempat lain terjadi pembakaran seperti kantor Partai Golkar, kantor Panitia Pengawasan (Panwas), kantor Camat Wara Timur, dan kantor Palopo Pos.

Massa Hatita juga sempat terlibat bentrok dengan massa Judas Amir-Ahmad Syarifuddin (JA) yang jumlahnya hampir sama yang dinyatakan sebagai pemenang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Pengumuman penetapan Wali Kota Palopo terpilih itu sendiri berakhir antiklimaks. Tak ada tepuk tangan gembira, malah terjadi amuk massa yang menyebabkan Kantor Wali Kota Palopo, Kantor DPC Partai Golkar Palopo, Kantor Harian Palopo Pos, dan Kantor Dinas Perhubungan, terbakar.

Persaingan antara pasangan Judas Amir-Ahmad Syarifuddin (JA) dan  Haidir Basir-Thamrin Jufri (Hati) memang berlangsung ketat. Perbedaan suara antara keduanya hanya 738 suara, di mana pasangan JA memperoleh 37.469 suara, sedangkan Hati 36.731 suara.

Jumlah Kerugian

Kerugian materi akibat kerusuhan massal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3), diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Karena itu, dibutuhkan anggaran Rp 100 miliar untuk membangun kembali enam gedung perkantoran yang hangus.

Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso, Rabu, mengemukakan, dari hasil analisis Pemerintah Kota Palopo, bangunan yang dibakar mesti dibangun kembali dari awal. ”Tak bisa sekadar direnovasi karena kebakaran merusak fondasi dan kerangka gedung,” ungkapnya.

Berdasarkan inventarisasi, bangunan yang dibakar meliputi separuh bagian kantor Wali Kota Palopo, Kecamatan Wara Timur, Dinas Perhubungan, Panitia Pengawas Pemilu, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, dan harian Palopo Pos. Adapun kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil rusak berat. ”Kami berharap ada bantuan dari pusat dan provinsi,” kata Rahmat.

Istana Bereaksi Cepat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat khusus membahas rusuh pemilihan kepala daerah di Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3) kemarin. Rapat digelar di Kantor Presiden, Senin (1/4) siang ini.

Dalam agenda Istana Kepresidenan rapat itu akan digelar pukul 11.00 WIB. Rapat itu akan dihadiri Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Mensesneg,  Sekretaris Kabinet, Kepala UKP-PPP, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.

Sementara itu Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat Irjen Mudji Waluyo ikut memantau perkembangan di Palopo pasca kerusuhan. Beliau memberikian garansi jika kondisi Palopo sudah membaik. Masyarakat, pemerintahan, dan ekonomi kembali sudah berjalan lancar pasca pengerusakan dan pembakaran kantor Pemerintah.

“Semua sudah terkendali dan kondusif. Fungsi pemerintahan berjalan, perekonomian berjalan, dan kegiata masyarakat juga normal “demikian penjelasan Kapolda sulsel, Mudji Waluyo kepada wartawan Senin (1/4). Untuk menjaga situasi ini, Mudji melanjutkan, sejak Minggu malam tiga satuan setingkat kompi (SSK) Brimob dan dua SSK TNI sudah digeser ke Palopo untuk memperkuat pengamanan yang sudah ada di sana. Sehingga total saat ini sudah ada 1157 personil pengamanan.

Polres Palopo berhasil menangkap satu orang yang diduga pelaku buntut dari rusuh Minggu (31/3). Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mencari pelaku lain yang terlibat dalam rusuh yang dipicu oleh ketidakpuasan massa calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut lima Haidar Basir-Thamrin (Hatita) yang tidak menerima hasil rekapitulasi perhitungan suara itu.

Reaksi PKS dan PKB

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan siap mengusut penyebab kerusuhan pilkada di Kota Palopo. DPW PKS menilai Pilkada Palopo didalangi tindak kecurangan oknum tertentu.

"DPW PKS sangat menyesalkan terjadinya kerusuhan di Kota Palopo dan meminta kepada semua pihak agar dapat menahan diri dan DPW PKS akan melakukan investigasi terhadap penyebab kerusuhan ini," kata Ketua DPW PKS Sulsel Andi Akmal Pasluddin saat mengonfirmasi Tribun via telepon selulernya, Minggu (31/3/2013).

Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel ini, kerusuhan diduga akibat pilkada yang tidak berjalan jujur dan merugikan salah satu pihak. Tindak anarki massa menyusul keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo yang menetapkan pasangan Judas-Akhmad (JA) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo terpilih.

Untuk itu, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS  Sulawesi Selatan siap mengusut penyebab kerusuhan pilkada di Kota Palopo. DPW PKS menilai Pilkada Palopo didalangi tindak kecurangan oknum tertentu.

Sebut saja Kantor Kecamatan Wara Timur yang terbakar. Sebab,, ribuan massa itu mensinyalir, jika Kantor Kecamatan itulah yang menjadi sumber berawalnya dugaan kecurangan di putaran kedua Pilkada Palopo.

Sementara itu di Jakarta, Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Ja'far, ikut menanggapi terjadinya anarki pasca penetapan pemenang oleh KPU setempat, menyatakan bahwa aksi anarki yang dilakukan sekelompok massa tersebut tidak akan terjadi bila Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat bersikap netral dengan pelaksanaan Pilkada di Palopo.

Menurut Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB , kemarahan sebagian masyarakat Palopo tak lepas dari kekecawaan mereka terhadap sikap KPUD yang tidak independen. "Kerusuhan Palopo ini kan berawal dari ketidaknetralan KPUD dalam Pemilukada. Seharusnya KPUD netral tidak boleh terlibat dalam pemenangan Pilkada, karena jika KPUD demikian rakyat marah karena terindikasi kecurangan oleh KPUD," kata Marwan.

Selanjutnya beliau menyarankan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP) selayaknya memanggil seluruh Anggota KPUD terkait dugaan ketidaknetralannya dan keterlibatan pemenangan yang dilakukan mereka dalam Pilkada tersebut. "Oleh Karena itu DKPP harus memanggil KPUD. Bila benar terjadi pelanggaran DKPP harus memberikan sanksi tegas terhadap Anggota KPUD," jelas dia.

9 Pelaku kerusuhan ditangkap

Aparat kepolisian Polres Palopo, Sulawesi Selatan, hingga Kamis (4/4/2013), masih mengejar pelaku kerusuhan pasca-pilwalkot Palopo. Polres Palopo bahkan berhasil menangkap lagi dua warga yang diduga terlibat dalam pelemparan dan pembakaran sejumlah bangunan di kota itu. Keduanya, SM dan IL yang merupakan warga Jalan Belimbing, Palopo, ditahan aparat kepolisian di kediaman masing-masing ditangkap karena diduga kuat terlibat aksi pelemparan dan pembakaran kantor DPD II Golkar Palopo.

Kepada wartawan, Kepala Polres Palopo Ajun Komisaris Besar Endang Rasidin mengungkapkan bahwa kedua warga tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sampai saat ini hampir dua minggu pasca kerusuhan, dengan ditahannya kedua orang ini, maka tersangka pembakaran bangunan perkantoran di Palopo pasca-rapat pleno KPUD menetapkan pemenang pemilihan wali kota menjadi sembilan orang.