TRANSPARANSI ADALAL LAWAN KORUPSI

KALAU bukan karena bujukan te-
mannya, mungkin empat tahun lalu,
Basaria Panjaitan tak pernah terpilih
menjadi salah satu Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal-
nya, tepat 1 Januari 2016, ia berstatus
pensiunan Kepolisian Republik Indo-
nesia (Polri) dengan pangkat terakhir
Inspektur Jenderal. Perwira polisi
yang lahir di Pematangsiantar, Suma-
tera Utara pada 20 Desember 1957 itu
genap berusia 58 tahun menjelang ber-
akhirnya masa bakti.
Sudah mempersiapkan pensiun,
teman-temannya justru memberi in-
formasi kalau KPK sedang menyeleksi
pimpinan baru periode 2015-2019. “Eh,
kamu ikut tuh. Pasti lulus. Pansel-nya
cewek tuh,” ungkap teman-temannya.
Saat itu, Presiden Joko Widodo me-
nunjuk sembilan perempuan Panitia
Seleksi Capim KPK dengan berbagai
latar belakang.
Basaria tidak langsung mengiyakan
ajakan itu. Ia beralasan ingin istirahat.
“Ah ngapain, masa saya harus kerja
lagi. Mau istirahat dulu,” katanya. Pen-
daftaran pun dibuka, Basaria Panjaitan
tak kunjung mendaftar.
Baru di saat-saat akhir, ia berubah
pikiran. Awalnya iseng mendaftar, ke-
mudian mengikuti prosesnya tanpa
berpikir sedang mencari pekerjaan.
Lolos administrasi, kemudian ikut tes
uji kelayakan dan kepatutan di Komisi
III DPR, hingga akhirnya perwira yang
sebelumnya sempat menduduki ber-
bagai jabatan penting di Polri resmi
dinyatakan lulus pada Desember 2015.
Bahkan, ia tercatat sebagai Perwira Po-
lisi Wanita pertama yang masuk jajaran
Pimpinan KPK.
“Ikuti saja prosesnya, karena saya
nggak mencari pekerjaan,” ujar peme-
gang gelar Magister Hukum Ekonomi
Universitas Indonesia itu.
Saat uji kepatutan dan kelayakan
pun, ia tidak menemui hambatan ber-
arti. Ia tidak menyangka, saat seha-
rusnya pensiun 1 Januari 2016, justru
langsung bertugas sebagai Pimpinan
KPK pada 21 Desember 2015.
“Saya tidak merasakan pensiun itu
seperti apa,” tambahnya.
Empat tahun berlalu, masa pensi-
unnya sudah dekat. Menjadi penegak
hukum selama puluhan tahun di Polri
kemudian mengabdi di KPK bukanlah
hal baru baginya. Hanya pindah tempat
saja. Namun, pengalaman bekerjanya
penuh warna. Saat di Kepolisian, pin-
dah dari satu tempat ke tempat lain.
Pindah bidang, dari urusan narkoba ke
ekonomi, termasuk tur area ke bebe-
rapa provinsi.
Ia justru mengingat pesan Pansel
ketika itu. Sebagai satu-satunya perem-
puan di struktur Pimpinan KPK, me-
reka mewanti-wanti, “Wah ini pertama
yang perempuan. Jadi kamu nanti ng-
gak boleh mengalah,” katanya
menirukan komentar Pansel.
Ia jawab dengan lugas,
seumur hidupnya ia bekerja
di profesi yang rata-rata diisi
kaum lelaki. Jadi bukan hal
baru. Selama bekerja, ia me-
megang profesionalisme. Se-
panjang prosedur jelas, acara
hukumnya jelas, aturan jelas,
maka tidak ada rasa takut ba-
ginya dalam melaksanakan
tugas.
Di akhir masa jabatannya,
ia mengaku puas dengan ki-
nerja dan hasil yang dicapai
Pimpinan KPK jilid empat
saat ini. Meskipun, diakuinya
sempat ada sedikit ‘gonjang-
ganjing’.
“Pekerjaan di manapun ti-
dak selalu mulus seratus per-
sen,” katanya.
Satu hal yang berkesan
baginya, di KPK keputusan
dibuat kolektif kolegial oleh
lima pimpinan. Berbeda ke-
tika dia di Polri, dia sebagai pimpinan
bisa memutuskan atau melaksana-
kan perintah melalui satu kepala. Ada
satu momen saat tanda tangan surat
penahanan. Di Polisi, biasa. Tapi ke-
tika itu ia terkekeh melihat ekspresi
kebingungan pimpinan lain saat harus
menandatangi surat.
Kini, ia sadar betul ternyata mem-
benahi korupsi tidak mudah. Ia sempat
berpikir percuma KPK diberi kewe-
nangan luar biasa kalau tidak bergerak
cepat. Tapi setelah di dalam, kenyata-
annya tidak bisa secepat itu. Banyak
hal perlu dibenahi. Ia sangat berharap
lima pimpinan berikutnya bisa mene-
ruskan hal yang belum tercapai. Ia me-
rasa beruntung, Alex Marwata terpilih
kembali.
“Untung ada Pak Alex, tidak me-
mulai dari awal. Jika memulai dari nol
lagi, justru menghambat kinerja KPK
kedepan,” katanya.
Menurut Basaria, beberapa hasil
kerja yang sudah tertata antara lain
Tim Koordinasi dan Supervisi Pen-
cegahan (Korsupgah) dan Bidang Pe-
nindakan KPK. Pimpinan baru tinggal
mendorong, dan menjalankan. Karena
kalau semua sudah rapi, transparan
dan sistematis, otomatis korupsi ter-
kendali.
“Mengatasi korupsi intinya harus
transparan. Artinya kita buat sistem
online yang bisa dibaca semua orang
termasuk masyarakat, pimpinan, pega-
wai, saling mengawasi,” jelasnya.
Bagi pegawai, ia berpesan agar ki-
nerja yang sudah diperjuangkan ber-
sama dapat dilanjutkan. Ia yakin, jika
penindakan korupsi semakin baik, oto-
matis ekonomi berjalan baik dan akhir-
nya masyarakat lebih sejahtera.