MENGADVOKASI DENGAN APLIKASI

PEMERINTAH DITUNTUT BEKERJA
KERAS MEMPERKUAT SISTEM
PENCEGAHAN KORUPSI. PENINGKATAN
PERAN PUBLIK MELALUI APLIKASI
JAGA DINILAI EFEKTIF MELALUI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
NEGARA.
MENGADVOKASI
DENGAN
APLIKASI
tarkementerian, serta menjembatani
komunikasi lintas instansi dalam per-
baikan sistem dan data. Sementara de-
ngan kelompok masyarakat madani,
KPK menyosialisasikan implementasi
JAGA di berbagai daerah terpilih guna
mengedukasi masyarakat.
Hasilnya terbilang baik. Beberapa
daerah, sebut saja Pandeglang, misal-
nya. Masyarakat memperoleh hak
Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang se-
belumnya disalahgunakan kepala seko-
lah. Mereka mengawasi dengan mem-
peroleh data di JAGA.
Sekitar bulan September 2018, KPK
dan Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ),
melakukan sosialisasi JAGA di desa
Ciherang Pandeglang, Banten. Saat se-
dang ada sosialisasi Kartu Indonesia
Pintar (KIP) dari pemerintah, tim ber-
tanya pada masyarakat desa penerima
KIP. Hasilnya mencengangkan bahwa
masyarakat tidak menerima KIP ka-
rena pihak sekolah menginformasikan
bahwa sekolah gratis karena KIP.
Mereka hanya mendapat uang yang
jumlahnya tidak sesuai hak penerima
Program Indonesia Pintar (PIP). Na-
mun, ada juga temuan masyarakat me-
nerima kartu dan uang, tapi nominal
tidak sesuai. Tim pun memperkenal-
kan JAGA, yang membantu masyara-
kat melakukan pengecekan dan peng-
awasan. Keesokan harinya, kepala SD
dan SMP dikumpulkan dan ditemukan
bahwa KIP dan hak tambahan lainnya
tidak dibagikan kepada siswa. Akhirnya
Kepala Kecamatan Picung yang mem-
bawahi Desa Ciherang mengeluarkan
Surat Edaran kepada seluruh kepala
sekolah untuk segera memberikan KIP
kepada siswa sesuai aturan yang ber-
laku.
Kisah sukses lainnya datang dari
Kepulauan Bangka Belitung. Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung mengeluarkan Surat
Edaran (SE) yang isinya menginstruk-
sikan sekolah untuk segera melaporkan
TERUS BEKERJA MENJAGA AMANAH
SLOGAN ‘Berani Jujur Hebat’ rasa-
nya pantas menjadi ruh pencegahan
korupsi. Utamanya pada sektor pela-
yanan publik, dimana kejujuran diter-
jemahkan dalam bentuk transparansi
sehingga masyarakat bisa merasakan
manfaat.
Bila hal itu dikombinasikan dengan
teknologi informasi, tentu akan mem-
berikan dampak yang jauh lebih besar.
Di era keterbukaan informasi dan me-
lek teknologi, pemantauan terhadap
jalannya pemerintahan, misalnya, se-
mestinya bisa lebih sederhana dengan
bantuan teknologi.
Inilah yang menjadi landasan Ko-
misi Pemberantasan Korupsi (KPK)
meluncurkan aplikasi JAGA pada mo-
men Hari Antikorupsi Sedunia 2017
lalu. Awal pengembangan aplikasi ini
langsung menyasar tiga sektor stra-
tegis, yakni perizinan, kesehatan dan
pendidikan, yakni dengan fitur Jaga
Sekolahku, Jaga Rumah Sakitku, Jaga
Puskesmas, dan Jaga Perizinan.
Ketika itu, Ketua KPK Agus Ra-
hardjo menyebut sudah ada lebih dari
400 ribu profil sekolah, belasan pro-
vinsi anggaran sekolah yang tercatat di
JAGA. “Itu real time dikontrol masya-
rakat,” ungkapnya.
Dalam perkembangannya, JAGA
versi 5 yang dikembangkan pada 2019
telah menambahkan fitur baru dengan
pendekatan komunikasi dan pelibatan
yang baru. JAGA menambahkan fi-
tur Jaga Dana Desa, perluasan tam-
bahan informasi pada Jaga Pendidikan
(Kampus), tambahan fitur diskusi an-
tarpengguna, Berjaga (Berita Jaga),
dan Waspada Korupsi, yang seluruhnya
membuat masyarakat memahami dan
diharapkan terlibat dalam upaya pe-
mantauan layanan publik.
Kerjasama dengan kementerian/
lembaga, dan masyarakat pun diting-
katkan. Baik dari segi jumlah dan
kualitasnya. Bentuk kerja sama itu
berbentuk pertukaran informasi dan
data, membentuk forum koordinasi an