Total Tayangan Halaman

Sabtu, 24 Desember 2016

Abdullah Puteh


Inilah Koruptor yang telah divonis bersalah alumni pertama KPK

ABDULLAH PUTEH

DETAIL
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S2
Profesi : Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
Institusi : Pemerintah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
Waktu Kejadian Perkara : 2002-2003
Waktu Inkracht : 2005
Area korupsi : Naggroe Aceh Darussalam
Jenis TPK : Pengadaan Barang dan Jasa

Kasus penyuapan, divonis pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta subsidiair 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp6,6 miliar.

Enggan Bicara Makar, Sri Bintang Lebih Memilih Dipenjara


Enggan Bicara Makar, Sri Bintang Lebih Memilih Dipenjara
MINGGU, 25 DESEMBER 2016 | 10:53 WIB

Sri Bintang Pamungkas (dua dari kanan) saat menghadiri sebuah diskusi di Jakarta pada 17 November 2016 lalu. Tempo/Reza Syahputra

TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka dugaan makar Sri Bintang Pamungkas enggan menjawab pertanyaan penyidik saat dimintai keterangan ihwal  kasus yang menimpanya. Arief Nasution, kuasa hukum Sri Bintang mengatakan kliennya menolak saat ditanya seputar makar.

"Beliau bilang cari sendiri," kata Razman saat dihubungi, Minggu 25 Desember 2016.

Menurut Razman, Sri Bintang beranggapan polisi harus bertanggung jawab bila telah menetapkan seseorang sebagai tersangka. "Ini prinsipnya pak Bintang," ujarnya.

Ketimbang menjawab pertanyaan penyidik terkait makar, Sri Bintang dikabarkan lebih memilih tetap ditahan selamanya. "Benar. Selagi hukum tidak ditegakkan, selagi polisi masih menurut kami melanggar hukum, mencari-cari hukum," ucap Razman.

Menurut Razman, saat era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Sri Bintang pernah melawannya. Namun tidak sampai ditahan. "Ini kan sekarang lebih diktator."

Razman menambahkan, pihaknya juga masih mempertimbangkan untuk mengajukan praperadilan terkait penetapan Sri Bintang sebagai tersangka.

Sri Bintang ditangkap bersama sejumlah aktivis pada 2 Desember 2016, sebelum berlangsung Aksi Bela Islam II di Monumen Nasional. Ia diduga akan melakukan makar dan berupaya membelokkan masa dari Monas untuk menduduki gedung DPR.

Polisi telah memperpanjang masa penahanannya setelah memasuki hari ke-21. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan perpanjangan penahanan ini  karena pemberkasan perkara Sri Bintang belum selesai.

AHMAD FAIZ

Curigai Infiltrasi Serdadu Cina, Amin Rais Desak Jokowi Cabut Bebad Visa


Curigai Infiltrasi Serdadu Cina, Amin Rais Desak Jokowi Cabut Bebas Visa
Sunday, 25 December 2016 | 11:32 WIB
Republika/Yogi Ardhi
Politikus senior, Amien Rais berbicara saat mengunjungi kantor Redaksi Republika di Jakarta, Selasa (15/11)

REPUBLIKA.CO.ID, PANGALENGAN -- Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amin Rais mendesak Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi untuk mencabut kebijakan bebas visa. Hal ini terkait dengan banyaknya tenaga kerja ilegal masuk ke Indonesia, termasuk Cina. 

"Ada satu hal yang sangat mendesak supaya kebijakan bebas visa itu segera bukan ditinjau ulang tapi langsung dicabut," ujarnya kepada wartawan usai acara pelantikan dan pelatihan DPD dan DPC PAN se-Kabupaten Bandung di Pangalengan akhir pekan ini.

Alasan kebijakan tersebut harus dicabut menurutnya, Indonesia tidak cukup mempunyai tenaga intelijen dan imigrasi yang melakukan pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia. Kebanyakan berasal dari daratan Cina.

Ia pun mempertanyakan keberadaan orang asing asal Cina yang datang ke Indonesia. Sebab, jika mereka turis maka semestinya datang ke daerah-daerah wisata seperti Bandung, Bali ataupun Yogya. Namun faktanya mereka banyak masuk ke hutan dan pulau-pulau kecil.

Amin mencurigai orang asing asal Cina yang datang ke Indonesia dan masuk ke wilayah hutan dan pulau kecil patut dicurigai adalah serdadu Cina. Mereka akan membuat konsep Lebensraum di Indonesia yaitu melebarkan sayap agar negara tetangga bisa dikuasai secara perlahan.

"Karena itu saya kepada Jokowi memberikan masukan segera cabut kebijakan bebas visa agar supaya untuk kepentingan dia sendiri," ungkapnya.

Sebab, jika rakyat sudah resah maka pelan-pelan legitimasi Jokowi akan menipis. Dan resikonya adalah tidak akan dipercaya lagi oleh rakyat.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan harus ada tindakan lebih lanjut terkait kebijakan bebas visa terhadap warga negara asing, tidak hanya terhadap Cina tetapi juga negara lainnya.

"Bukan dievaluasi tapi dicabut kebijakan itu. Setelah dicabut baru dievaluasi," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (19/12).

Baca juga, Nasir Djamil: Cabut Bebas Visa WN Cina dan Negara Lain.

Sebelumnya empat petani Cina menanam cabai ilegal di Bogor, Jawa Barat. Menurut Badan Karantina cabai tersebut mengandung bakter berbahaya untuk tanaman lain.

Nasir Djamil berpendapat kebijakan bebas visa yang saat ini diberlakukan di Indonesia tidak diikuti kesiapan aparatur dalam menghadapi dan menyeleksi warga asing yang masuk ke Indonesia.

"Dalam waktu sebulan dievaluasi sekaligus diterbitkan kebijakan baru yang mampu menjaga kedaulatan dan martabat Republik ini," ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan / Red: Teguh Firmansyah

Selasa, 25 Oktober 2016

Mahasiswa Jangan Menjadi Provokator Pengganyangan Etnis Cina di Saat Peringatan Sumpah Pemuda

Maraknya isu yang berkembang di dunia Maya dan diwarung kopi bahkan Negara wan sekalipun, yaitu ancaman pengganyangan Cina Makassar yang mengatasnamakan HMI CABANG Makassar. Ancaman pengganyangan merupakan luka lama di Republik ini, yang belum sembuh. Sudah berapa kali kejadian yang mencederai persaudaraan, dan memang Kota Makassar merupakan daerah yang gampang di pengaruhi isu isu SARA.

Pimpinan Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) Sulsel, Muhammad Basran Basir menjelaskan ancaman pengganyangan yang dieksose HMI dengan apapun alasannya , sangat mencederai semangat pemuda dan pemudi Indonesia yang mencetuskan Sumpah Pemuda

Selanjutnya, alumni Fakultas Pertanian Unhas ini mengatakan bahwa jika ancaman HMI Makassar akhirnya menjadi kenyataan yaitu terjadi kerusuhan akibat Pengganyangan Etnis Masyarakat China untuk beberapa kalinya , maka hal ini menjadi preseden terburuk dalam sejarah. Ini sangat memukul semangat pemuda dalam memperingati Hari  Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2016.

Sementara itu, Aktivis Srikandi Sulawesi Selatan, Yeni Rahmatini merasa kecewa jika perjuangan pemuda untuk mempersatukan seluruh elemen pemuda yang merupakan ujung tombak perjuangan bangsa ini, akan menjadi tidak  berarti apa apa. Alangkah kecewanya seorang Jong Celebes sebagai Wakil kelompok Pemuda dari Sulawesi jika masih hidup dan menjadi saksi terjadi kerusuhan  etnis China hanya terprovokasi oleh pernyataan HMI, cucu-cucunya sendiri, setelah 88 tahun kemudian, kata Yeni dengan lirih, pemudi ini biasa disapa.

Sementara itu komentar Ahok bisa dijadikan provokator yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Apalagi seorang yang etnis China dan agama yang bukan pemeluk Islam , tidak usah ngomong Al-Qur'an untuk kepentingan dia dalam Pilgub. Kata Andi Akbar pentolan Ikatan Mahasiswa Sawerigading (IMS) Luwu.

"Ini memicu rusaknya ketentraman yang sudah stabil di Kota Makassar Akibat provokasi bahasa Ahok dalam bahasa yang tidak santun dan sering nyerocos".sergahnya 

Sementara dalam twitternya, Prof Mahfud MD, menyiratkan kekecewaan terhadap pemuda yang dibanggakan ini, itu tak perlu persetujuan dari saya atau siapapun . "Pokoknya hukum harus ditegakkan kepada siapa saja agar orang tidak coba coba untuk membuat hukum sendiri"

Mungkin ya, mungkin tidak. Makanya biar diurus oleh aparat yg berwajib. Kan, ada yg melapor dan menilai ada penistaan. Biar proses hkm jln. Beginilah jawaban Mahfud MD tentang Ahok yang menistakan agama yakni Ayat Al-Maidah 51.

"Elemen kelompok HMI semestinya jangan gampang terpicu isu - isu yang dapat merusak eksistensi NKRI dan mengeluarkan ancaman Pengganyangan yang memiliki implikasi terhadap rusaknya sendi sendi yang telah dibangun oleh pemuda dan pemudi Indonesia." Nur Azizah dari Srikandi menimpali.

Menyikapi ancaman ini,  sudah berapa elemen masyarakat meminta kepada Kapolri untuk cepat memproses kasus penistaan Agama.  Eko Sapoetra menjamin, seharusnya pemeriksaan yang terlibat, termasuk Ahok dan memeriksa apakah terbukti atau tidak dalam penistaan agama ini  yang merupakan isu yang gampang untuk untuk disalurkan api. Ataukah ada rekayasa video yang dapat memicu emosi publik, mari kita tunggu. Begitu katanya Eko untuk sabar menunggu hasilnya.

"Masyarakat Makassar minta agar janganlah masalah di Kota Jakarta dibawa ke Kota Makassar yang damai dan rukun . Sudah capek kita dengan masalah konflik yang tak jelas awalnya seperti pengganyangan China dan kerusuhan Luwu Utara" ujar salah seorang warga yang tinggal di Perumnas Sudiang Makassar.

Aktivis GAKI SULSEL berpendapat bahwa justru disaat memperingati hari bersejarah bagi pemuda, masyarakat etnis China yang dulu ikut berjuang untuk kesatuan Indonesia seharusnya berharap tenang dan tetap beraktivitas seperti biasanya, bukan perasaan was-was akibat diintimidasi oleh kelompok Mahasiswa tertentu.

Ahok, kemarin Senin (24/10) akhirnya dapat menghadiri panggilan Bareskrim Polri  untuk diperiksa terkait pernyataan yang menjadi pemicu kemarahan banyak warga dan menimbulkan emosi HMI. Semoga bisa mereda ketegangan yang tinggi menjelang Pilgub. Mudah-mudahan.

Rabu, 19 Oktober 2016