PROFIL PIMPINAN PERLU NAPAS PANJANG

PENGALAMAN bekerja di lembaga
nonpemerintah yang fokus pada isu ko-
rupsi dan lingkungan, membuat Laode
M. Syarif menjadi tumpuan para kole-
ganya untuk mendaftar sebagai pim-
pinan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Apalagi, Dosen Fakultas Hu-
kum Universitas Hasanuddin Makas-
sar itu, dalam salah satu program orga-
nisasinya juga gencar menjaring pegiat
hukum dan aktivis di daerah agar ikut
dalam kontestasi empat tahunan ini.
Sekitar 12 tahun lalu, kawan-kawan
Syarif sudah mendorongnya agar mem-
berikan kontribusi secara langsung di
KPK. “Wah, Abang itu cuma nyuruh-
nyuruh orang, tidak mau daftar sen-
diri,” kata Syarif menirukan ucapan
koleganya.
Kala itu, dia masih enggan berpar-
tisipasi dalam penjaringan Pimpinan
KPK. Hingga akhirnya pendaftaran
Pimpinan KPK periode 2015-2019 di-
buka, para kolega Syarif kembali men-
desak. “Last minute, aku baru daftar,”
ujarnya.
Bagi pria asal Muna, Sulawesi Teng-
gara ini, tak perlu persiapan khusus
dalam mengikuti serangkaian seleksi.
Sebab, pekerjaannya sehari-hari se-
bagai dosen serta penasihat senior
terkait tata kelola pemerintahan dan
hukum lingkungan di Kemitraan ber-
kaitan erat dengan isu antikorupsi.
Syarif merasakan proses seleksi
yang ketat. Ia bahkan sempat ditan-
tang oleh salah seorang anggota Pan-
sel Srikandi kala itu. “Kamu 'kan cuma
dosen, dan kerja di beberapa organisasi
nasional dan internasional. Tapi 'kan
kamu nggak pernah punya bawahan
sampai seribuan?” ujar Syarif meniru-
kan ucapan panitia seleksi. Bukan ma-
lah terpuruk, justru dia menjawab de-
ngan penuh percaya diri.
“Saya pernah memimpin tim yang
terdiri atas berbagai negara. Saya
pikir saya punya kapasitas untuk me-
mimpin orang banyak,” kata pria yang
memperoleh gelar Doktor bidang Hu-
kum Lingkungan Internasional di
Universitas Sidney, Australia ini.
Sejak proses seleksi itu, Syarif juga
menyiapkan pokok-pokok pikiran jika
terpilih sebagai salah satu Pimpinan
KPK. Dia sangat ingin fokus menginte-
grasikan pencegahan dan penindakan.
“Saya agak kesal. Saya bantuin KPK di
pencegahan, khususnya sektor sumber
daya alam, tapi tidak sampai ditindak,”
ucapnya. Setelah resmi menjadi Wa-
kil Ketua KPK per 21 Desember 2015,
Syarif tancap gas menelisik isu-isu
korupsi lingkungan dan sumber daya
alam.
Pada 2017 lalu, misalnya, KPK me-
ngusut kasus dugaan suap terkait izin
pertambangan yang menjerat Bupati
Konawe Utara Aswad Sulaiman. Pada
tahun yang sama, lembaga antikorupsi
juga menetapkan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nur Alam sebagai tersangka
dugaan penyalahgunaan wewenang
dengan menerbitkan Surat Ketetapan
(SK) Persetujuan Izin Usaha Pertam-
bangan (IUP) Eksplorasi untuk PT An-
ugerah Harisma Barakah.
Syarif juga mulai serius men-
jerat korporasi dalam kasus ko-
rupsi. Sejak era pimpinan pe-
riode 2015-2019 ini, sudah ada
sembilan korporasi dituntut se-
bagai pelaku tindak pidana ko-
rupsi.
“Kami juga melanjutkan ka-
sus-kasus besar, beberapa bong-
golnya sudah selesai, lainnya ma-
sih proses,” ucapnya.
Kasus kakap tersebut antara
lain korupsi megaproyek Kartu
Tanda Penduduk Elektronik yang
merugikan keuangan negara
Rp2,3 triliun. Ada pula perkara
penerbitan Surat Keterangan
Lunas Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (SKL BLBI) untuk ob-
ligor taipan Sjamsul Nursalim
dengan kerugian negara Rp4,58
triliun.
Meski banyak yang sudah
terlaksana, Syarif mengatakan
masih ada setumpuk pekerjaan
rumah bagi KPK. “Menginte-
grasikan pencegahan dan penin-
dakan, masih belum maksimal,” ujar-
nya.
Pimpinan jilid IV ini pun sempat
merintis pembentukan Koordinator
Wilayah, untuk pengintegrasian ter-
sebut. “Supaya ada yang bertanggung
jawab kalau ada penindakan, misalnya
di Riau, agar tidak terulang lagi.”
Apalagi, kerja para punggawa anti-
korupsi belakangan ini akan semakin
berat karena revisi Undang-Undang
KPK yang banyak mempreteli kewe-
nangan lembaga. “Orang yang memper-
juangkan pelestarian lingkungan, hak
asasi manusia, musuhnya selalu para
penguasa,” kata dia.
Syarif berpesan kepada seluruh
pegawai dan Pimpinan KPK mendatang
agar selalu siap untuk melayari hidup
yang naik-turun ini, agar tidak terlalu
kecewa bila terjadi perubahan.
“Kalau mau memberantas korupsi,
napasnya harus panjang, niatnya harus
suci,” ucap Syarif. Dia juga berharap
masyarakat terus mendukung pembe-
rantasan korupsi dan yakin bahwa yang
dilakukan KPK semata-mata untuk ne-
gara, bukan menzalimi orang.
Syarif mengungkapkan, selepas
purna tugas nanti, dia akan kembali
mengajar dan membuat program-pro-
gram antikorupsi. Dia juga siap mem-
bantu KPK kapanpun jika dibutuhkan.
Bahkan jika ada orang yang mau melan-
jutkan pendidikan ke luar negeri ter-
khusus insan KPK maka Syarif bersedia
memberikan rekomendasi.
"Saya juga ingin menulis peng-
alaman saya selama di KPK kalau ada
waktunya. Terus soal bahwa apakah
takut setelah di KPK, saya serahkan
kepada Tuhan saja. Yang penting tuju-
annya bukan untuk mencari musuh,"
ucapnya