Wacana Pelantikan Kejaksaan Negeri Makassardi Baruga Angin Mammiri menyakiti independensi Teori Pembagian Kekuassan
Teori Pembagian Kekuasaan menurut Trias Politika merupakan konsep yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.
Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.
Pemikiran John Locke tentang kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif.Tapi yang mendapat apresiasi banyak orang dan dianggap menyempurnakan Trias Politica adalah Montesquieu.
Ia telah mengajukan pemikiran bahwa “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.
Tapi sepertinya Trias Politica ini mulai pudar dengan kemajuan Kota Makassar. Buktinya Kejari mulai dibawah kendali Walikota Makassar dengan beraninya mengambil pilihan untuk dilantik di Baruga Angin Mammiri Rumah Jabatan Walikota Makassar.
Apapun alasannya, Dicky Rahmat Rahardjo sudah sangat mengganggu keindependenan Yudikatif atas Legislatif karena telah mengirim sinyal tanda menyerah sebelum bertarung.
Siapa yang telah masuk untuk dilantik di Baruga Angin Mammiri adalah akan menyerahkan diri sebagai Tim Sukses Walikota kedepannya. Sejarah ini telah tercetak sepanjang sejarah Makassar dengan pimpinannya.
Jadi sinyal yang dilempar Kejari adalah siap menjadi Tim Sukses Pak Walikota, Danny Pomanto untuk Periode keduanya di Makassar. Ini adalah Sinyal Awal kehancuran penegakan hukum saat legislatif menjadi Raja dan duduk manis dan sedang yudikatif harus bekerja keras sambil berkeringat sebagai Panglima untuk kepentingan Sang Raja
GM Harding, SS, M.Si
Ketua Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Indonesian Anti Corruption Movement)
